Pusat Studi Pertanahan & Tata Ruang

Pentingnya aspek pertanahan dalam pembangunan tata ruang dan berdirinya TAHTA
Perencanaan tata ruang pada tingkat wilayah dan kota telah berkembang menjadi instrumen kebijakan penting pada negara sedang berkembang, termasuk Indonesia. Di Indonesia sendiri rencana tata ruang telah dirumuskan dan dilaksanakan pada hampir semua wilayah dan telah berhasil di beberapa daerah. Perencanaan tata ruang juga telah menjadi sebuah proses rutin dalam perumusan kebijakan pembangunan.

Namun demikian, keberadaan rencana tata ruang di Indonesia tidak mengurangi adanya permasalahan dalam pengembangan lahan, khususnya hal-hal yang terkait dengan pengadaan tanah. Banyak kasus menunjukkan tidak adanya hubungan yang jelas antara perencanaan yang baik dan masalah pertanahan. Akar masalah pertanahan bisa bermacam-macam, tetapi banyak orang mengatakan bahwa peraturan pertanahan lah yang menjadi sebab, apalagi kebanyakan peraturan tanah tertinggal dibandingkan dengan dinamika proses pembangunan.
Dalam konteks yang seperti ini, dapat dipahami mengapa masalah tanah di perkotaan dan pedesaan selalu mewarnai proses pembangunan di Indonesia. Pengalaman secara global menunjukkan bahwa penanganan terhadap masalah ini berbeda antara tempat yang satu dengan lainnya, berbeda dari waktu ke waktu. Pada kasus Indonesia, pendekatan yang lebih komprehensif agaknya perlu dilakukan mengingat masalah pertanahan yang terjadi umumnya merupakan hasil pertautan antar berbagai aspek, seperti misalnya lemahnya rencana tata ruang sebagai pengendali pembangunan, kelembagaan yang kurang efektif, isu ekonomi pada aspek pertanahan, dan dinamika sosial yang berkembang.NIT PKPP merupakan lembaga penelitian bagian dari jurusan Perencanaan Wilayah & Kota Universitas Diponegoro Semarang.