Webinar ini merupakan bagian dari Mata Kuliah Studio Perancangan dan Pembangunan Kota yang ditempuh oleh mahasiswa semester 6 (enam) di Departemen Perencanaan Wilayah Kota, Fakultas Teknik, Undip. Tujuan dari pelaksanaan webinar ini adalah mahasiswa pada khususnya mendapatkan data dan informasi mengenai isu pengelolaan kawasan pesisir di Kabupaten Rembang yang nantinya diperlukan untuk menyusun konsep perancangan dan pengeloaan. Kondisi pandemik covid-19 membuat mahasiswa tidak dapat melaksanakan survey primer untuk memperoleh data yang diperlukan dalam studio, sehingga melalui webinar ini diharapkan dapat memberikan gambaran awal mengenai pengelolaan kawasan pesisir. Kabupaten Rembang menjadi lokasi terpilih pada studio dan menjadi bahan kajian pada webinar ini dikarenakan wilayah ini telah menjadi amatan mahasiswa sejak mata kuliah Studio Proses Perencanaan (semester 4), sehingga tetap menjadi wilayah amatan pada kegiatan studio selanjutnya. Dengan demikian, akan diperoleh gambaran yang lengkap mengenai Kabupaten Rembang sebagai kawasan pesisir yang memiliki peran penting dalam perkembangan kawasan Pantai Utara Jawa.
Pengelolaan kawasan pesisir merupakan isu yang kompleks sehingga melibatkan banyak stakeholder di dalamnya. Oleh karena itu, narasumber pada webinar ini merupakan pihak yang kompeten dan terkait langsung dalam pengelolaan kawasan pesisir yaitu Bappeda Kabupaten Rembang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Kegiatan webinar ini dilakukan secara online melalui Zoom dan streaming youtube yang dikuti oleh 160 peserta. Webinar dilaksanakan mulai pukul 09.00-11.00 WIB dimana diawali dengan pembukaan secara resmi oleh Bapak Dr.Ir Hadi Wahyono, MA selaku Ketua Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Undip, kemudian dilanjutkan paparan dari narasumber, diskusi dan penutup.
Dr.Ir Hadi Wahyono, MA, Ketua Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota
Berikut adalah paparan yang disampaikan oleh para narasumber :
- Kepala Bappeda Kabupaten Rembang (Ibu Ir. Dwi Wahyuni Hariyati, MM)
Kabupaten Rembang merupakan salah satu kawasan pesisir yang memiliki arti penting sejak jaman Majapahit; seperti Lasem yang memiliki peran sebagai kota pelabuhan serta pusat perdagangan. Peran sebagai kawasan pesisir ini terus berkembang dan tetap memberikan kontribusi yang signifikan khususnya pada sektor perikanan dan kelautan, pariwisata, dan industri.
Secara fisik alam, Kabupaten Rembang terbagi menjadi tiga zona, yaitu zona bagian utara (pesisir) yang terdiri atas 6 kecamatan, zona tengah yang meliputi 5 kecamatan, dan zona selatan yang terdiri atas 3 kecamatan. Masing-masing zona memiliki karakteristik alam dan potensi yang berbeda. Zona pesisir mempunyai keunggulan pada aspek perikanan dan kelautan, zona tengah memiliki potensi pada sektor pertanian dan agro-industri, sedangkan zona selatan memiliki potensi pada sektor kehutanan dan industri berbasis tambang.
Beberapa masalah yang dihadapi pada kawasan pesisir menjadi perhatian pemerintah setempat seperti abrasi, pengelolaan sampah, permukiman kumuh, dan konservasi mangrove. Sedangkan potensi yang ada yaitu wisata, pelabuhan, perikanan tangkap dan budidaya, tambak garam, dan industri pengolaan ikan. Selain itu, beberapa isu yang menjadi perhatian adalah mengenai tata kelola semua potensi yang masih dilakukan parsial (dalam hal ini masing-masing desa) sehingga multiplier efek yang diharapkan dari pengembangan potensi daerah belum tercapai. Adanya perubahan iklim juga menjadi satu ancaman yang perlu disikapi oleh pemerintah dan masyarakat.
- Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Bapak Ir. Sugiharto, MM)
Kabupaten Rembang merupakan kawasan pesisir dan pintu gerbang perekonomian wilayah timur Provinsi Jawa Tengah. Dalam pengembangan wilayahnya, kabupaten ini memiliki beberapa potensi seperti letaknya yang strategis, potensi sumber daya alam, potensi wisata, pertambangan, dan ketersediaan fasilitas seperti pelabuhan umum. Sedangkan masalah yang dihadapi antara lain pemerataan penyediaan fasilitas dan infrastruktur, keterbatasan air baku hingga memunculkan ancaman kekeringan, dan belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang sehingga penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan daya dukungnya. Berdasarkan potensi dan masalah tersebut, maka penyelenggaraan penataan ruang di Kabupaten Rembang bertujuan untuk pemerataan pembangunan wilayah dan mengoptimalkan potensi perikanan, pertanian, industri, pertambangan, dan wisata sehingga lebih produktif, berkelanjutan, dan berdaya saing sehingga menjadikan Kabupaten Rembang sebagai pusat perekonomian regional Jawa Tengah bagian timur.
Rencana pengembangan pusat aktivitas di Kabupaten Rembang terbagi menjadi 5 Sub Wilayah Pembangunan (SWP). Masing-masing SWP memiliki peran yang berbeda serta fasilitas pendukung yang diperlukan. Hal ini juga didukung dengan rencana pengembangan sistem prasarana wilayah dimana tidak hanya untuk memfasilitas pengembangan potensi perikanan dan kelautan tetapi juga menunjang pengembangan pariwisata. Strategi pengembangan fasilitas terdiri atas pembangunan jalan lingkar dan jalan tol, reaktivitasi jalur kereta api, dan optimasi pelabuhan.
- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Bapak Chris Prasetyana)
Kabupaten Rembang memiliki garis pantai terpanjang di sisi utara Jawa. Potensi wisata yang ada di kabupaten cukup banyak dan beragam antara lain wisata bahari, wisata religi, wisata alam, wisata budaya dan sejarah. Untuk mendukung pengembangan potensi wisata tersebut, beberapa kebijakan pemerintah ditetapkan seperti penyediaan sarana prasarana pendukung wisata, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam hal pariwisata, serta peningkatan promosi dan pemasaran wisata.
Wisata yang ada di kabupaten ini tidak semuanya termasuk dalam wisata masal, sehingga diperlukan upaya konservasi agar tidak merusak destinasi atau obyek wisata. Hal ini dilakukan melalui kebijakan pelestarian, pembinaan, dan pengembangan kebudayaan seperti preservasi bangunan bersejarah dan pertunjukan kesenian tradisional.
- Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Ibu Ir. Joestinnarni, MT)
Program dan pengembangan permukiman di Kabupaten Rembang fokus pada tiga hal yaitu penanganan permukiman kumuh, penanganan sanitasi, dan penyediaan air minum. Permukiman kumuh sebagian besar berlokasi di kawasan pesisir dimana tidak hanya berupa rumah tidak layak huni saja, tetapi juga minim infrastruktur seperti kualitas jalan dan drainase yang buruk, akses air minum yang terbatas, persampahan yang belum sesuai standard teknis, serta tidak ada sistem proteksi kebakaran. Upaya penanganan permukiman kumuh telah dilakukan mulai tahun 2017 hingga tahun ini (2021) melalui skema program Kotaku (Kota tanpa kumuh).
Penanganan masalah sanitasi perlu mendapat perhatian karena menyangkut aspek kesehatan masyarakat dan lingkungan, pendidikan, sosial budaya, dan kemiskinan. Melalui penanganan sanitasi maka diharapkan dapat meminimalisir penyebaran penyakit. Beberapa program yang telah dilaksanakan antara lain pembangunan MCK plus dan IPAL komunal. Program ini dilaksanakan secara bertahap di beberapa kawasan kumuh melalui pendanaan APBD.
Isu lain yaitu akses air minum dimana di kabupaten ini capaian akses layanan dasar air minum pada tahun 2020 sebesar 86,1 %. Persoalan air bersih ini disebabkan karena keterbatasan air baku (kuantitas) serta kualitas yang belum sesuai standard, dan kontinuitas air yang disalurkan belum stabil sepanjang tahun. Oleh karena itu untuk meningkatkan capaian ini dilakukan berbagai upaya dan program yang didanai dari APBD dan APBDes. Upaya dan program yang dilakukan antara lain penambahan kapasitas melalui pemanfaatan waduk, sungai, dan pembuatan sumur bor.
Penutup
Kesimpulan disampaikan oleh moderator Dr.-Ing Santy Paulla Dewi, ST, MT adalah :
Kabupaten Rembang merupakan kawasan pesisir yang memiliki peran penting sejak dulu hingga saat ini. Sejarah menunjukkan bahwa kabupaten ini menjadi pusat perdagangan sejak jaman majapahit. Hal ini juga menjadikan Kabupaten Rembang memiliki beberapa bangunan bersejarah yang masih tetap lestari hingga saat ini. Potensi lain yang dimiliki yaitu perikanan dan kelautan serta industri dan pertambangan menjadikan kabupaten ini berpeluang untuk menjadi pusat perekonomian regional.
Tantangan yang cukup besar untuk mewujudkan cita-cita sebagai pusat perekonomian regional adalah terkait pengelolaan kawasan yang berkelanjutan. Maknanya tidak hanya fokus pada aspek ekonomi semata, tetapi juga bagaimana tetap melestarikan budaya dan memberdayakan masyarakat, serta memperhatikan kelestarian lingkungan. Strategi yang diperlukan tentunya spesifik karena sebagai kawasan pesisir tentunya berbeda dengan kawasan yang berorientasi ke daratan. Pengelolaan kawasan pesisir yang berkelanjutan dapat dicapai melalui identifikasi karakteristik yang baik sehingga dapat dihasilkan konsep pengembangan wilayah yang sesuai.
