Webinar ini merupakan lanjutan dari series 1 yang diselenggarakan pada 2 Maret 2021 lalu dimana kedua webinar adalah rangkaian dari Mata Kuliah Praktikum Studio Perancangan dan Pembangunan Kota. Jika pada series 1 lebih menekankan pada penggalian potensi, masalah, dan isu dalam pengelolaan kawasan pesisir, maka pada series 2 membahas mengenai konsep yang diusulkan serta mekanisme implementasi dalam rangka pengembangan kawasan pesisir yang berkelanjutan. Dengan kata lain, webinar series 2 merupakan seminar hasil studio yang menampilkan konsep perancangan dan pengelolaan kawasan yang telah disusun mahasiswa selama satu semester. Konsep-konsep yang diusulkan oleh mahasiswa kemudian akan dibahas oleh stakeholder dari Kabupaten Rembang dimana dalam kesempatan ini diwakili oleh Kepala Bappeda Kabupaten Rembang dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang. Pembahasan oleh stakeholder bertujuan untuk melihat apakah konsep perancangan dan pengelolaan kawasan yang disusun sesuai dengan kebijakan pemerintah dan sesuai dengan kondisi eksisting sehingga nantinya benar-benar akan dapat diimplementasikan. Pembahasan ini juga sekaligus media untuk mendapatkan masukan mengingat kondisi pandemi Covid-19 yang menjadikan proses pengumpulan data menjadi terbatas sehingga ada kemungkinan konsep-konsep yang disusun perlu disesuaikan.

Konsep perancangan dan pengelolaan yang diusulkan ditujukan untuk menjawab berbagai isu dalam pengelolaan kawasan pesisir. Selain itu, konsep ini juga dimaksudkan untuk mengoptimalkan potensi sumber daya alam perikanan maupun wisata pesisir. Konsep inclusive coastal tourism dan ecotourism di anggap mampu meningkatkan sektor ekonomi masyarakat pesisir sekaligus menggerakkan konservasi lingkungan. Sedangkan konsep inklusif dan community-based diharapkan mampu melibatkan masyarakat khususnya yang tinggal di kawasan pesisir sehingga meningkatkan perekonomiannya. Berbagai analisis perancangan dilakukan sesuai dengan konsep perancangan yang disusun yang kemudian menghasilkan zoning dan siteplan. Pada mata kuliah ini, mahasiswa tidak hanya menyusun perancangan kawasan tetapi juga menentukan kelayakan pembiayaan hingga pengelolaannya. Pengelolaan kawasan pesisir yang diusulkan melibatkan sektor swasta dimana diharapkan lebih mampu menghidupkan kawasan. Oleh karena itu, perhitungan kelayakan investasi baik secara ekonomi maupun finansial dilakukan sehingga diketahui keuntungannya.

Kegiatan webinar ini dilakukan secara online melalui Zoom yang diikuti oleh 145 peserta. Webinar dilaksanakan mulai pukul 09.00-11.00 WIB dimana diawali dengan pembukaan secara resmi oleh Ibu Dr.-Ing Wiwandari Handayani, ST, MT, MPS selaku Ketua Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Undip, kemudian dilanjutkan paparan dari mahasiswa, pembahasan, diskusi dan penutup. Pemaparan oleh mahasiswa diwakili oleh dua tim yaitu tim mahasiswa kelas A dan tim mahasiswa Kelas B.

Berikut adalah paparan yang disampaikan oleh para narasumber :
1. Kepala Bappeda Kabupaten Rembang (Ibu Ir. Dwi Wahyuni Hariyati, MM)

Dalam pengembangan wisata perlu memperhatikan aspek attraction, accessibility, amenity, ancillary. Atraksi wisata merupakan aspek utama yang diperhatikan oleh wisatawan sehingga penting untuk mengembangkan atraksi yang unik dan sesuai dengan potensi daerah setempat. Jangan mengembangkan atraksi yang sama dengan kawasan lain sehingga tidak memiliki identitas. Pengembangan wisata juga perlu dilengkapi dengan penyediaan sarana prasarana pendukung mulai dari transportasi, pencapaian ke lokasi wisata (aksesibilitas), hingga kondisi jalan yang baik. Penyediaan sarana prasarana yang baik turut mempengaruhi kenyamanan pengunjung. Pengunjung yang merasa nyaman akan tinggal dilokasi wisata lebih lama sehingga memberikan keuntungan yang lebih besar. Pada pelaksanaan kegiatan wisata sangat penting untuk melibatkan masyarakat setempat baik melalui kelompok sadar wisata, karang taruna, maupun kelompok lain.

Pengembangan kawasan pesisir bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat namun tetap memperhatikan aspek sosial dan lingkungan. Peningkatan ekonomi dilakukan dengan pemanfaatan dan pengolahan sumber daya alam yang ada dimana proses produksi hingga distribusi perlu didukung dengan sarana prasarana yang memadai. Sedangkan aspek sosial menyangkut bahwa aktivitas yang dikembangkan dapat diterima oleh semua komponen masyarakat, menghindari penggusuran, dan perlunya memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan kawasan yang berkelanjutan. Aspek lingkungan diakomodir melalui upaya penanganan abrasi kawasan pesisir sehingga tidak mengganggu kegiatan ekonomi. Pengembangan aktivitas baru tentunya tidak menimbulkan masalah baru seperti peningkatan timbulan sampah, peningkatan kebutuhan air bersih, dan pencemaran.

2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Bapak Ir. Sugiharto, MM)

Kabupaten Rembang memiliki persoalan terkait dengan ketersediaan air bersih khususnya saat musim kemarau. Isu air ini perlu diperhatikan apalagi dalam pengembangan sebuah obyek wisata dimana pemenuhan air bersih bagi wisatawan adalah suatu keharusan. Isu air juga menjadi salah satu alasan mengapa beberapa investor enggan berinvestasi di kabupaten Rembang. Oleh karena itu, dalam konsep perancangan perlu menitikberatkan pada solusi bagaimana memastikan bahwa pasokan air bersih ini selalu ada. Hal ini bisa dilakukan dengan berbagai metode salah satunya adalah desalinasi air laut. Melalui metode ini, bahan baku penyediaan air bersih relatif mudah didapatkan. Hal lain yang juga penting adalah pengembangan kawasan harus memperhatikan aspek lingkungan, dimana aktivitas yang dirancang tidak menimbulkan persoalan baru seperti pencemaran sungai.

Hal penting yang perlu diperhatikan dalam pengembangan kawasan pesisir adalah konsep perancangan yang disusun tidak bertentangan dengan rencana tata ruang yang berlaku. Misalnya keberadaan hutan cemara yang bisa dimanfaatkan sebagai atraksi wisata sekaligus sebagai penahan abrasi perlu dipertahankan dalam perancangan. Penambahan atraksi wisata lain tentunya perlu kontekstual dengan keberadaan hutan cemara ini. Sama halnya dengan pengembangan budidaya garam yang diusulkan dengan menambah wisata edukasi pembuatan garam. Upaya ini jangan sampai mengurangi produksi garam yang dihasilkan tetapi justru mampu meningkatkan kapasitas produksi. Selain itu, pemanfaatan kawasan perlu mengakomodasi semua pihak melalui pembagian zona untuk publik, semi publik, dan zona privat.

Perancangan dan pengelolaan kawasan juga perlu memperhatikan nilai-nilai lokal yang ada di masyarakat sehingga dapat diterima oleh masyarakat. Misalnya pengembangan wisata budaya (heritage) di Lasem yang notabene tidak hanya terdiri atas masyarakat etnis Tiongkok saja tetapi juga suku Jawa sekaligus sebagai salah satu lokasi berkembangnya agama Islam. Beragamnya budaya yang ada dalam satu kawasan perlu diakomodir agar tetap terjalin kesatuan dan kerukunan dalam masyarakat.

Terkait dengan kelayakan investasi perlu memperhatikan kondisi saat ini dimana adanya keterbatasan anggaran dalam pembangunan infrastruktur, ditambah dengan adanya pandemi membuat pembiayaan pembangunan semakin berat. Oleh karena itu, penting untuk menggali sumber-sumber pembiayaan alternatif seperti skema KPBU maupun CSR. Hal utama dalam pembiayaan pembangunan adalah memastikan bahwa proyek-proyek yang dibiayai merupakan program prioritas yang memberikan kontribusi terhadap semua masyarakat. Adanya keterlibatan sektor swasta mengharuskan kegiatan yang diusulkan layak secara finansial maupun secara ekonomi.

Penutup
Kesimpulan disampaikan oleh moderator Novia Sari Ristianti, ST, MT adalah :

Perancangan kawasan pesisir perlu dibuat secara lebih detail sehingga lebih implementatif. Dengan demikian akan memberikan gambaran yang lebih nyata kepada investor sehingga nantinya lebih mudah menarik investasi ke kawasan pesisir. Selain itu, konsep perancangan yang diusulkan juga dapat mengatasi isu yang ada baik isu ekonomi, sosial, maupun lingkungan.

Adanya pandemi covid-19 membuat pengembangan kawasan menjadi semakin sulit sehingga pemerintah daerah dituntut untuk lebih kreatif dan solutif. Kerangka kerjasama dengan berbagai pihak seperti KPBU dan CSR perlu dimanfaatkan dengan baik sehingga memberikan dampak yang signifikan terhadap masyarakat.